Mengikuti Partai Politik Dengan Tujuan Penegakan Syari’ah (1)

Tanya:

Apakah hukum masuk ke dalam partai-partai politik dan mengikuti pemilu-pemilu kontemporer untuk mashlahat iqamatud dien (menegakkan agama Islam) dan tathbiq syari’ah (menerapkan syariat)? Apakah hal itu termasuk amal shalih, ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, dan amal ketaatan? Ataukah termasuk perbuatan dosa, kemaksiatan, dan perbuatan haram?

Jawab:

Segala puji bagi Allah SWT. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, shahabat, dan umatnya yang setia meniti sunahnya sampai hari kiamat. Dengan izin dan kekuatan Allah semata, saya jawab:

Ketahuilah sesungguhnya tauhid dan meninggalkan syirik adalah pangkal ibadah dan dien karena ia merupakan tujuan Allah menciptakan semua makhluk. Allah memerintahkan semua makhluk untuk mengesakan Allah dengan beribadah dan bertauhid, mengakui bahwa hak memerintah dan menetapkan hukum hanyalah milik Allah, tidak menyaingi Allah dengan mengklaim memiliki sebagian dari hak-hak istimewa yang hanya milik Allah, dan menerima semua perintah-Nya tersebut dengan sepenuh penyerahan diri. Dengan melaksanakan semua itulah kita menjadi kaum muslimin, dan bapak kita nabi Ibrahim AS menyebut kita umat Islam.

Inti ajaran semua rasul adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, perintah-Nya dan hukum-Nya, sekalipun tatacara syari’at dan hukum mereka berbeda-beda pada setiap umat. Sebagian hal yang diharamkan bagi umat tertentu —seperti bekerja pada hari Sabtu pada Bani Israil— menjadi halal bagi umat lain. Sebagian rasul terkadang datang membawa syariat yang memberi keringanan kepada umat tertentu atau bahkan perintah yang berat kepada umat tertentu lainnya sebagai bentuk hukuman Allah atas kejahatan mereka.

Hal ini menunjukkan bahwa dasar ajaran para rasul adalah satu dan tidak ada perbedaan, yaitu tauhid, mengesakan Allah dengan beribadah kepada-Nya semata, tidak menjadikan sekutu bagi-Nya dalam hal memerintah dan menetapkan hukum. Amalan-amalan ibadah tidak lain adalah pengejawantahan dari penyerahan diri dan ketundukan kepada-Nya semata tersebut.

Oleh karenanya sesuatu yang diharamkan bagi sebuah umat terkadang dihalalkan bagi umat yang lain, apa yang diwajibkan atas suatu kaum terkadang tidak diwajibkan atas kaum yang lain. Misalnya membunuh diri sendiri atau keluar dari kampung halaman.

Namun juga perlu diperhatikan bahwa klaim berserah diri semata belumlah cukup jika tidak disertai sikap melaksanakan syariat-Nya, karena pelaksanaan syariat-Nya adalah bukti  kebenaran klaim. Pun demikian, melaksanakan syariat bukanlah bukti tak terbantahkan dari adanya hati yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah SWT (orang-orang munafik secara lahiriah melaksanakan syariat namun secara batin tidak berserah diri kepada Allah SWT—edt). Ia adalah perbuatan lahiriah yang kita menilai manusia atas dasarnya.

Oleh karenanya, jika seseorang melaksanakan ajaran-ajaran syariat namun ia menolak untuk menundukkan dan menyerahkan hatinya sepenuhnya kepada Allah SWT, niscaya amal perbuatannya tidak ada nilainya sedikit pun. Barang siapa menerapkan undang-undang yang merealisasikan syariat namun membatalkan ketundukan hati kepada Allah, maka amal perbuatannya tersebut tertolak dan rusak.

Seperti orang yang hendak menerapkan hukum-hukum hudud (pidana Islam) dan menerapkan syariat melalui metode yang mengakui adanya sekutu bagi Allah SWT dalam hal menetapkan hukum dan perundang-undangan, menyerahkan kedaulatan (menetapkan undang-undang dan memerintah rakyat) kepadanya yang menyamai kedaulatan Allah (untuk menerapkan undang-undang dan memerintah manusia); apalagi jika mendahulukan kedaulatan sekutu tersebut atas kedaulatan Allah SWT, seperti halnya sistem pemerintahan sekuler dan demokrasi yang menyerahkan kedaulatan sepenuhnya ke tangan rakyat, para pengusungnya mengatakan: “Melalui rakyat dan pengakuan kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat, kita tegakkan syariat Islam.” Orang yang bersemboyan seperti ini berarti telah meruntuhkan pokok ajaran Islam demi membangun cabang ajaran Islam.

Terkadang seseorang boleh melakukan tindakan yang lahiriahnya merupakan kekufuran seperti tindakan sahabat Muhammad bin Maslamah kepada (gembong Yahuudi) Ka’ab bin Asyraf, sahabat Abdullah bin Unais dengan (gembong musyrik) Khalid bin Sufyan Al-Hudzali, dan Fairuz ad-Dailamii dengan (nabi palsu) Aswad Al-Ansi. Namun peristiwa-peristiwa tersebut tidak bisa dijadikan dalil pada masa sekarang untuk masuk ke majelis-majelis pembuat undang-undang (MPR/DPR/parlemen) dan membuat partai-partai politik.

Penyebabnya tindakan-tindakan sahabat tersebut telah memenuhi beberapa aturan yang saat ini tidak bisa dipenuhi (oleh parlemen dan partai-partai politik), yaitu:

  1. Tindakan-tindakan sahabat tersebut dibolehkan karena hasilnya jelas yaitu menolong dan menegakkan agama Allah secara utuh, dan keringanan seperti itu tidak boleh digunakan untuk melakukan tindakan yang haram, dilarang, atau bid’ah. Barangsiapa ingin mempergunakan parlemen sebagai metode untuk mengelabui para thagut demi menegakkan syariat, maka hendaknya ia menegakkan Islam yang benar dan utuh. Setelah kekuasaan berada sepenuhnya di tangan, ia harus mencampakkan undang-undang dasar, undang-undang, sistem pemerintahan sekuler dan parlemen itu sendiri. Lalu ia harus menerapkan sistem Islam secara utuh dan membatalkan kedaulatan rakyat, sehingga rakyat tidak memiliki kedaulatan lagi setelah tegaknya sistem Islam. Adapun jika keringanan ini dipergunakan untuk menegakkan sistem demokrasi di mana rakyat bebas sepenuhnya hendak menerapkan syariat Islam atau tidak, lalu kedaulatan sepenuhnya tetap di tangan rakyat, maka tidak boleh mengambil keringanan tersebut untuk langkah seperti ini.
  2. Tindakan yang dilakukan sahabat tersebut hanya dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang semata, secara rahasia, dan dalam ruang lingkup manusia yang sedikit (sempit). Tindakan seperti itu tidak boleh dilakukan oleh banyak manusia, dikampanyekan dan disebarluaskan sehingga dikerjakan oleh sebagian besar umat Islam. Hal itu jelas tindakan menyesatkan umat dan merusak akidah kaum muslimin. Tentu saja ini merupakan kerusakan yang paling besar. Barangsiapa ingin menegakkan syariat Islam melalui jalan pemilu dan menyebar luaskan prinsip-prinsip demokrasi dan sekulerisme di tengah umat niscaya tidak akan selamat dari fitnah. Akibatnya umat akan membenarkan prinsip-prinsip demokrasi dan sekulerisme, mereka meyakini rakyat adalah pemegang kedaulatan penuh sebagai sekutu Allah dalam hal menetapkan undang-undang dan memerintah. Maka generasi demi generasi Islam akan terdidik dalam keyakinan yang salah ini, meyakini dan membenarkannya. Tentu hal ini tidak boleh dilakukan karena merusak akidah umat Islam.
  3. Hendaknya penegakkan sistem Islam secara utuh, pemberlakuan syariat Islam, dan pelengseran sistem sekuleris-demokratis benar-benar bisa direalisasikan, atau menurut dugaan kuat bisa direalisasikan. Adapun jika diraihnya hal itu masih berupa kemungkinan-kemungkinan apalagi kemungkinan yang lebih kecil, maka selamanya tidak boleh dilakukan, karena merupakan tindakan menampakkan kekufuran dan menyesatkan umat Islam tanpa merealisasikan maslahat yang dibenarkan oleh agama. Kemungkinan gagalnya pencapaian tujuan melalui jalan ini akan kami bahas dalam bagian tersendiri.

Syaikh Abu Aiman Al-Mishri hafizhahullah

Source: ArRahmah.com

Bersambung…

Tinggalkan komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s