Mengikuti Partai Politik Dengan Tujuan Penegakan Syari’ah (2)

Tanya:

Sebagian pihak berpegang teguh dengan fatwa sebagian ulama kontemporer yang memperbolehkan berjuang melalui lembaga legislatif (MPR/DPR/parlemen) untuk tujuan ini. Mereka lantas menganggap persoalan ini adalah masalah khilafiyah sehingga tidak boleh diingkari. Bagaimana tanggapan Anda?

Jawab:

Fatwa seorang ulama harus dibangun di atas dua dasar secara bersamaan, yaitu ilmu tentang realita dan ilmu terhadap syariat Allah. Jika seorang ulama tidak mengetahui realita, maka ia akan memberikan fatwa berlandaskan fakta-fakta yang hanya disodorkan oleh pihak peminta fatwa. Saya melihat sendiri bagaimana sebagian pihak yang bertanya telah menyodorkan sejumlah fakta yang menggiring ulama yang ditanya untuk memberikan fatwa sesuai keinginan pihak yang bertanya tersebut. Karena realita yang diterima oleh ulama tersebut hanya berita sepihak dari pihak yang bertanya, otomatis fatwanya tak berbeda dengan keinginan pihak yang bertanya tersebut.

Saya pernah menghadiri pengajian seorang ulama besar Timur Tengah yang ditanya oleh beberapa ulama Mesir tentang hukum berjuang lewat pemilu legislatif. Maka ulama tersebut menjawab kepada mereka bahwa sebagian kelompok Islam di Kuwait pernah meminta fatwa yang serupa kepadanya. Kelompok Islam di Kuwait tersebut menyebutkan kepadanya bahwa mereka masuk menjadi anggota lembaga legislatif untuk mendakwahkan agama Allah. Ulama tersebut memfatwakan hal itu boleh saja dengan beberapa syarat yang sangat sederhana, yang ia duga bisa direalisasikan. Para ulama Mesir lantas menjelaskan kepada ulama tersebut realita pemilu dan lembaga legislatif serta konskuensinya yang harus mengakui sistem demokrasi dan lain sebagainya, dan  bahwa syarat-syarat yang ia sebutkan tersebut mustahil bisa direalisasikan, maka ia pun menarik kembali fatwanya.

Jadi, jika kepada para ulama yang memberi fatwa tersebut dijelaskan realita yang ada dan kedudukannya secara ilmiah berdasar ajaran syariat yang benar, niscaya jawaban mereka pun akan berbeda.

Lebih dari itu, fatwa para ulama tersebut bukanlah dalil syar’i. Justru ia masih harus didukung oleh dalil-dalil syar’i yang benar. Orang yang meminta fatwa tidak boleh mengamalkannya sebelum mengetahui dalil-dalil syar’i fatwa tersebut. Kecuali apabila ia adalah orang awam yang belum sampai kepadanya ilmu kecuali fatwa ulama tersebut. Kalau kondisinya seperti itu, sudah tentu ia tidak boleh memberi fatwa, memimpin umat Islam dan mengajak umat untuk berjuang lewat lembaga legislatif dan partai-partai politik. Ada banyak orang selainnya yang mampu untuk memilih dalil-dalil syar’i (yang shahih dari yang salah) dan melakukan tarjih atas berbagai fatwa ulama.

Orang yang memegangi fatwa-fatwa seperti ini harus melakukan ricek ulang; bagaimana fatwa itu bisa keluar, bagaimana bentuk pertanyaan si penanya, fakta apa yang disodorkan oleh penanya dalam pertanyaan tersebut, apakah bentuk pertanyaan sudah sesuai dengan realita. Ia harus menanyakan dalil-dalil syar’i yang melandasi fatwa tersebut, mengetahui pendapat dan fatwa para ulama yang menyelisihinya —para ulama lain memiliki pendapat dan fatwa yang terang-terangan mengharamkan perjuangan lewat metode tersebut— lalu ia harus memadukan atau melakukan tarjih atas berbagai dalil syar’i yang ada. Baru setelah itu ia mengambil sikap berdasar ilmu yang benar.

Jika secara ilmu syar’i ia tidak memiliki kemampuan itu, maka ia jelas tidak berhak memimpin dan mengajak kaum muslimin kepada kesesatan. Hendaklah ia mempersilahkan orang lain yang memahami dalil-dalil syar’i dan memampui kemampuan tarjih untuk menjelaskan persoalan tersebut, atau membantah pendapatnya dengan dalil-dalil yang shahih lagi terang, bukan dengan fatwa-fatwa yang global.

Orang awam mungkin saja boleh berpegang kepada fatwa-fatwa seperti itu jika ia tidak mampu melakukan kajian syar’i dan tidak mampu bertanya kepada mufti yang lain. Namun sikap seperti itu jelas tidak boleh dilakukan oleh orang yang memimpin kelompok Islam dan menyeret mereka kepada sebuah persoalan besar yang merusak akidah dan tauhid. Maka tidak boleh bersandar dalam perkara penting seperti ini kepada fatwa-fatwa global yang tidak detail, namun harus dilakukan kajian dalil yang shahih atau mempersilahkan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengkajinya.

Syaikh Abu Aiman Al-Mishri hafizhahullah

Source: ArRahmah.com

Bersambung…

About these ads

Tinggalkan komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s